TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok sebelumnya dikabarkan bakal menempati posisi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
"Kalau ada orang baik mau masuk (Pertamina) lalu ada yang tidak setuju, yang tidak setuju perlu dipertanyakan," ujar Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat petang, 15 November 2019.
Luhut mengatakan, Ahok adalah tokoh publik dengan karakter yang lurus alias antikorupsi. Ia lalu curiga seumpama ada pihak-pihak yang enggan Ahok menjabat di Pertamina. Luhut menduga pihak yang menolak tersebut tidak setuju bila Pertamina mengalami pembenahan manajemen.
"Orang baik mau bikin lurus, tapi ada yang enggak mau. Berarti yang (menolak) ini (artinya) enggak mau dibersihin," ucap Luhut.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Arie Gumilar sebelumnya terang-terangan menolak Ahok menjadi bos perusahaan pelat merah itu. Dalam pesan pendek kepada Tempo, Arie menyatakan Ahok adalah tokoh yang kesohir kerap membuat kegaduhan.
"Kami semua tahu bagaimana track record sikap dan prilaku yang bersangkutan, yang selalu membuat keributan dan kegaduhan dimana mana, bahkan sering kali berkata kotor," katanya, Jumat petang.
Ia khawatir karakter Ahok yang dia nilai menggebu-gebu ini akan berdampak pada organisasi Pertamina. Ia juga was-was ke depan hal ini bakal mempengaruhi distribusi energi dan pelayanan BBM kepada masyarakat. "Kami menilai sisi mudaratnya lebih besar daripada sisi manfaatnya," tuturnya.
Koran Tempo edisi Kamis, 14 November sebelumnya menulis Ahok disinyalir bakal menjadi calon kuat Komisaris Utama Pertamina. Dua sumber Tempo di internal Kementerian BUMN menyatakan bahwa Presien Joko Widodo atau Jokowi sendirilah yang meminta Ahok menjabat sebagai bos BUMN.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | KORAN TEMPO
